Reklamasi Pantai Tahap I Manakarra Rampung

Reklamasi tahap pertama Pantai Manakarra Mamuju yang terdiri atas penimbunan dan pertaan pada lahan seluas 2.600 m2 dibibir Pantai Manakrra telah rampung. Pantauan FAJAR tidak ada lagi aktivitas pekerja dan kendaraan pengangkut timbuan yang biasanya hilir mudik di sekitar lokasi reklamasi.

Kepala Bidang (Kabid) Penangkapan dan Pengembangan Wilayah Pesisir (P2WP) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Mamuju, Adnan membenarkan jika pengerjaan tahap I itu telah rampung. “Sejak 2 Maret memang tidak ada lagi kegiatan,” kata Adnan, Senin, 21 Maret. Dia menyampaikan jika pengerjaan tahap awal penimbunan pantai tersebut menelan dana Rp19 miliar, termasuk biaya konsultan pengawasannya.

Anggaran tersebut, menurutnya, tidak sepeser pun dari APBD Mamuju melainkan menggunakan anggaran pusat dari Kementerian Keuangan. Dia menyampaikan jika pihaknya sengaja mencari anggaran pusat lantaran keuangan daerah tidak bakal mampu menutupi biaya pengerjaan rekalamasi tersebut.

Praktis pengerjaan penimbunan ini memakan waktu enam bulan terhitung sejak penimbunan perdana September 2010 lalu. Sebelumnya pengerjaan yang dilakukan PT Karya Mandala Putera (KMP) ini sempat mengalami adendum lantaran penambahan timbunan dan tinggi permukaan reklamasi.

DKP sendiri, kata Adnan, saat ini berkonsentrasi mencari anggaran selanjutnya untuk kelanjutan tajap II reklamasi pantai ini. Untuk tahap II, pihaknya memprediksi menelan anggaran mencapai Rp16 miliar terdiri dari pengubinan, pembangunan toilet dan tulisan “Pantai Manakarra” yang mengadopsi konsep Pantai Losari di Makassar.

“Kami jamin sarana ini untuk area publik seperti halnya Pantai Losari di Makassar,” ujarnya. Sebelumnya rencana rekalamasi pantai ini diprotes warga Mamuju karena diduga tidak dilengkapi Amdal. Selain itu mayarakat Mamuju lebih membutuhklan perbaikan drainase dan infratsruktur jalan yang sebahagian besar hancur dalam beberapa tahun terakhir.

Soal Amdal, Adnan menyampaikan jika pembangunan reklamasi ini sudah tidak bermasalah. “Hanya biaya Amdal yang kita tarik dari kas daerah sebesar Rp75 juta, selebihnya kita gunakan anggaran pusat jadi tidak merugikan masyarakat,” sebutnya. (nur) Sumber Berita Fajar Lokal News

Advertisements
Comments are closed.
%d bloggers like this: